Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1: 2021"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[STUDI KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN SITA PERSAMAAN (VERGELIJKENDE BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Cms) ]]>
<![CDATA[Iin Winarni & Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.817 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49997
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita persamaan (vergelijkende beslag) dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap kreditor atas pelaksanaan sita persamaan (vergelijkende beslag). Sita persamaan (Vergelijkende Beslag) mempunyai maksud penyitaan dengan cara mempersamakan barang sitaan terhadap berita acara terdahulu akibat adanya tumpang tindih sita terhadap objek yang sama milik satu debitor. Pengaturan tentang sita persamaan terdapat pada pasal 463 Rv (Reglement Rechtsvordering) karena alasan kebutuhan (doelmatigheid).Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan case study, dipaparkan dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis serta menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan sita persamaan adalah dengan pertimbangan sita jaminan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesamaan antara barang yang akan disita dengan objek hak tanggungan yang timbul dari perjanjian kredit debitor dengan pihak ketiga, sehingga pengadilan hanya bisa menerapkan sita persamaan dengan maksud mempersamakan barang sitaan dengan berita acara sita terdahulu. Akibat dari pelaksanaan sita persamaan adalah kreditor pemegang sita persamaan tidak dapat memperoleh hak penuh atas tuntutan ganti kerugiannya, sebab hak kreditor separatis yang harus didahulukan untuk memperoleh pelunasan pembayaran hutang, baru kemudian kreditor pemegang sita persamaan dapat memperoleh sisa hasil penjualan harta kekayaan debitor.Kata Kunci: Sita jaminan, sita persamaan, perjanjian kredit, hak tanggungan. ABSTRACTThis research aims to understand the judge's consideration in granting the petition for comparative seizure (vergelijkende beslag) and to know the legal consequences arising against creditors over implementation of comparative seizure (vergelijkende beslag). Comparative seizure (Vergelijkende Beslag) has the meaning of seizure in a manner likened goods confiscated against previous events due to the overlap of seizure towards the same object property of a debtor. Settings about comparative seizure contained in section 463 Rv (Reglement Rechtsvordering) for reasons of necessity (doelmatigheid).The research method used was the normative legal research is a descriptive case study approach, presented with the study of librarianship (library research) made through written legal materials as well as the use of techniques of analysis deductive syllogisms. Based on the results of research and discussion produce conclusions that the judge in granting the petition for comparative seizure is with consideration of sequestration cannot be implemented because of the similarity between the goods to be seized with the object right dependent arising from the debtor's credit agreement with a third party, so that the Court can only apply the comparative seizure with the intention of identified goods confiscated with the news event of seizure. The result of the implementation of the comparative seizure holder creditors equation is the equation cannot obtain full rights over demands to replace the losses, for the rights of the creditors of the separatists should be looked at to gain payment of debt, and then creditors can obtain the equation of seizure holders remaining sale proceeds of property wealth of the debtor.Keywords : Sequestration, Comparative Seizure, Credit Agreement, Dependent Rights.]]>
<![CDATA[PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 652/PDT.G/2012/PN/JKT.SEL) ]]>
<![CDATA[Aning Putri Vidianti & Heri Hartanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.254 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49932
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). Penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa putusan non eksekutabel oleh pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 megakibatkan sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kejelasan. Kata Kunci: pernyataan non eksekutabel, putusan pengadilan negeri, dan putusan arbitrase. ABSTRACTThe purpose of this study is to describe and review the problems regarding the non-executable statement by the district court on the arbitration award (Study of Decision Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN. Jkt.Sel). This study is a research that is descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the results of the study the authors found that the non-executable statement on arbitration decisions Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 is contrary to the provisions of the Arbitration Law. This can be known in Article 44 of the Arbitration Act does not clearly regulate the legal consequences if the panel of judges violates the provisions of the article. The results of this study also note that the non-executable verdict by the district court Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel against the arbitration award Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 resulted in the dispute being decided by the arbitration award not have clarity.Keywords: non-executable statements, district court decisions, and arbitral awards]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS TUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SILSILAH KELUARGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 490k/Pid/2017) ]]>
<![CDATA[Wandita Pramesthi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.48 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50010
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus tuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima dalam kasus tindak pidana pemalsuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 490K/PID/2017. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Analisis yang digunakan merupakan analisis silogisme deduktif yaitu dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 490K/PID/2017., kemudian kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusions. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum dan mengabulkan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan pasal 255 KUHAP Jo Pasal 78 KUHP. Perkara yang sudah lewat batas waktu penuntutan tidak dapat di sidangkan di dalam peradilan. Putusan yang menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima dapat di jatuhkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi disebabkan kesalahan penerapan hukum berkaitan dengan kesalahan masalah delik aduan atau lewat tenggang waktu.Kata kunci: kasasi, Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, pertimbangan hakim, Pemalsuan. ABSTRACTThis research aims to know the suitability of the consideration of the Supreme Court in the defendant's claim against severing is not acceptable in the case of the crime of forgery in the ruling of the Supreme Court of the number: 490K/PID/2017. This research is a descriptive nature of normative research. The type of material used in legal research legal materials, namely primary and secondary legal materials. Legal materials collection techniques using the method of the study of the literature. The analysis used the deductive syllogism analysis is in the logic of silogistik to the legal reasoning which is the major premise is the withdrawal of a legal rule while the minor premise is the fact that law can be found in the verdict Supreme Court number: 490K/PID/2017., then the second premise is then drawn inferences or conclusions. Based on the results of this research can be drawn the conclusion that the Consideration of the Supreme Court of Cassation and the public prosecutor refused to grant the appeal of the defendant is in compliance with article 253 paragraph (1) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE. Consideration of a Supreme Court judge in meting out the verdict of the public prosecutor demands unacceptable already in accordance with article 255 Article 78 of the Criminal Code Procedure Jo. The time limit has expired the prosecution can not be process in the judiciary. The verdict stating the demands of the Prosecutor can not be accepted at the drop in the level of the Supreme Court of Cassation caused the error errors relating to the application of the law problem or complaint via delik grace period.Keywords: appeal, demands the public prosecutor is not acceptable, consideration of the judge, forgery.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEABSAHAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms) ]]>
<![CDATA[Alfian Dike Hermansyah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.963 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49927
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka tehadap Pemohon praperadilan karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Kata kunci : Praperadilan, penetapan tersangka, penyidikan ABSTRACTThe purpose of this legal research is to understand the validity of the investigation process by Banyumas District Attorney’s Office on the determination of suspect of corruption in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. Technique of collecting legal materials in this research is library study. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the validity of the investigation process regarding the alleged criminal acts of corruption committed by the Banyumas District Attorney’s Office was legal because it had a legal basis and was in accordance with Article 284 Paragraph 2 of Criminal Procedure Code jo. Article 30 Paragraph 1 letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia, but in this case the Banyumas District Attorney’s Office has been wrong to determine the status of the suspect against the pretrial applicant because it was an administrative error that should have been carried out by the Government Internal Supervisors first.Keywords : Pretrial, determination of suspect, investigation]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN JUDEX JURIS YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2733 K/PID.SUS-LH/2016) ]]>
<![CDATA[Ramadhan Ghozy C]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.865 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50003
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Juris yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 2733K/PID.SUS-LH/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya, Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.Kata Kunci: Kasasi; Pengelolaan; dan Lingkungan Hidup. ABSTRACT This research aim to determine the Judex Juris cancel consideration the ruling of the High Court of Surabaya-free in the case of violations of the ACT for the protection and management of the environment has been in accordance to article 253 paragraph (1) of the KUHAP.. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. The research results showed that the suitability of the reason of Cassation asked the public prosecutor in the criminal act waste management B3 without a valid permit are equipped terminated by the Supreme Court Verdict number 2733K/PID. SUS-LH/2016 were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) of the KUHAP.letter a substantially stated the reason of Cassation the public prosecutor be justified Judex Facti High Court had incorrectly applied the law, or to apply the law as It should contains a memory of new facts that have not been revealed before in the trial, so that the reasons for the Appeal by the public prosecutor were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.Keywords: Cassation; Management; and the living environment]]>
<![CDATA[KAJIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE 83/Pid.B/2017PN Blg) ]]>
<![CDATA[Ibrahim Adam]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.49 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49936
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini membahas kekuatan pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang digunakan untuk membentuk keyakinan hakim terhadap tindakan intimidasi non-fisik sebagai bagian dalam tindak pidana pemerasan yang terdapat pada pasal 368 KUHP dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Blg dengan Terdakwa Zoel Sitorus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kekuatan pembuktian dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara untuk dijadikan dasar hakim memutus terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan tidak sesuai dengan pasal 368 KUHP yang menyatakan terdakwa dianggap telah melakukan ancaman kekerasan karena melakukan intimidasi non-fisik. Tindakan intimidasi non-fisik ini dalam tindak pidana pemerasan tidak diantur secara jelas, maka hakim menggunakan keyakinannya dalam menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetapi tanpa dihadirkannya saksi ahli untuk diambil keterangannya dalam menilai tindakan intimidasi non-fisik sebagai bagian dari tindakan pemerasan. Pembuktian ini penting dalam hukum acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesunguhnya. sebagaimana menurut Pasal 6 ayat 2 KUHAP, bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang diangap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya.”Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Keyakinan Hakim, Intimidasi Non-Fisik, Tindak Pidanan Pemerasan ABSTRACTThis study talks about the power of evidence which was used by the judge in the court according to witness’ information to get the law facts which was used to make a Judge’s belief about nonphysical intimidation as a part of crime extortion which is stated in chapter 368 KUHP with the case study of Balige Nation’s Court Decision 83/Pid.B/2017PN Blg with Zoel Sitorus as a defendant. The research study was normative research of law. The sources of this study were primary and secondary law materials. This study uses approaching case. The power of evidence’s verification which was presented in the court and judge’s belief to was used to make a decision in court which says that the defendant did a crime extortion is not suitable with chapter 368 KUHP which was used by the judge isn’t supported with strong law argumentation, the defendant was considered did a threat assault because he intimidated non physically. This nonphysical intimidation isn’t controlled clearly, so that the Judge used their belief in order to assess the defendant’s action but there was no presence of the expert witness to assess whether nonphysical intimidation is a part of crime extortion. This verification is important in criminal procedural law to find a material truth, that is righteousness. According to the 2nd clause in chapter 6 KUHAP, “nobody can be accused as a criminal, except when the court, because of the legal evidence according to the law, belief that someone considered being responsible, has been accused guilty for the deed charged against himself”.Keyword: The Power of evidence, Judge’s Belief, Nonphysical Intimidation, Crime Extortion ]]>
<![CDATA[MEMBEDAH FENOMENA HOMO SACER PADA PROSES PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Andini Ayu Pangestu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.89 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49931
<![CDATA[ABSTRAKHomo Sacer berasal dari bahasa Latin, kata homo yang berarti “manusia” dan kata sacer yang berarti “suci dan terkutuk” atau dalam hukum Romawi disebut sebagai hominus sacri yang berarti mereka yang boleh dibunuh tanpa pembunuh yang dianggap sebagai pembunuh namun tidak boleh dikorbankan dalam ritual keagamaan, dengan demikian pada satu sisi mereka berada dalam ruang lingkup kedaulatan, namun pada sisi lain disingkirkan karena boleh untuk dibunuh tanpa sanksi pembunuhan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui potensi munculnya fenomena homo sacer ketika batasan waktu proses penyidikan tidak ada dan kondisi ideal atas permasalahan munculnya homo sacer dalam proses penyidikan. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin muncul fenomena homo sacer ketika tidak ada batasan waktu dalam proses penyidikan dan kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena homo sacer dalam proses penyidikan adalah dengan memberikan batasan waktu dalam proses penyidikannya.Kata kunci: homo sacer, proses penyidikan, hak asasi manusia ABSTRACTHomo Sacer comes from Latin, said homo which means "human" and the word sacer which means "holy and damned" or in Roman law called hominus sacri which means those who may be killed without murderers who are considered murderers but must not be sacrificed in rituals religious, thus on the one hand they are within the scope of sovereignty, but on the other hand are excluded because they may be killed without sanctions of murder. This legal research aims to determine the potential for the emergence of the homo sacer phenomenon when there is no time limit for the investigation process and find out the ideal conditions for the problem of the emergence of homo sacre in the investigation process. This legal research belonged to a normative legal research that was prescriptive using sources of legal material, either primary or secondary legal materials. Technique of collecting legal materials in this research is library research. The legal material analysis technique uses deductive syllogistic analysis techniques. Based on the results of the study it can be concluded that it is very possible to emergence the homo sacer phenomenon when there is no time limit in the investigation process and ideal conditions for the problem of the emergence of the homo sacer phenomenon in the investigation process is to provide a time limit in the investigation process.Keywords: homo sacer, investigation process, human rights]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU OLEH ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DAN PELATIHAN KERJA ]]>
<![CDATA[Mitkhan Ubaidillah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.481 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50009
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap Terdakwa anak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap Terdakwa anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP serta memperhatikan pula ketentuan dari Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: terdakwa anak, pembuktian, pertimbangan hakim, sistem peradilan pidana anak.ABSTRACTThis study aims to find out the proof of criminal acts of spending counterfeit rupiah by children in accordance with Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure jo Article 36 section (3) Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Judge's consideration in imposing conditional penalties and Job training for Child Defendant in accordance with Article 183 of the Criminal Code Procedure jo Article 73 sction (1) jo Article 79 section (1) Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System Law. The research method used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law explains that the evidence carried out by the Public Prosecutor by presenting valid evidence at the trial is in accordance with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and proves that the defendant is committing a criminal act as in the violation of Article 36 section (3) Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Second, the Judge's consideration in imposing conditional criminal offenses and work training on child defendant is in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure and also observes the provisions of Article 73 section (1) in conjunction with Article 79 section (1) Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System Law.Keywords: child defendant, proof, consideration of judge, juvenile justice system.]]>
<![CDATA[ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM TELAAH KEKOSONGAN HUKUM PRAPENUNTUTAN ]]>
<![CDATA[Wiby Eka Santoso & Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.577 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49926
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan hukum yang berkenaan dengan prapenuntutan pada konteks pengembalian berkas acara pemeriksaan oleh penuntut umum kepada penyidik dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kajian juga ditujukan pada solusi untuk mengatasi kekosongan hukum atas ketiadaan batas waktu penyempurnaan berkas acara pemeriksaan oleh penyidik pasca dikembalikan oleh penuntut umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, arsip, dan dokumen maupun peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme, yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor menjadi pengajuan premis minor, kemudian dari keduanya dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang timbul berkenaan dengan prapenuntutan adalah tidak adanya batasan berapa kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Penyidik untuk dilengkapi, sebab tidak ada batasan waktu yang jelas berapa lama harus segera dikembalikan kepada Penuntut Umum karena KUHAP tidak mengatur tentang hal ini. Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut sehingga menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dtempuh dengan solusi yaitu adanya peningkatan intensitas koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimulai sejak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dapat juga dengan menambah keterlibatan ahli atau akademisi dari universitas untuk membantu memberikan masukan dalam proses penyidikan.Kata Kunci: Prapenuntutan, Penyidik, Penuntut Umum ABSTRACTThis research aims to study legal issues concerning on pre-prosecution in the terms of official report of investigation return from public prosecutors to investigator related to Contante Justitie Principle. This research intended to solve the issue of legal vacuum due to the time limit of completion investigation official report by the investigator after it is returned by public prosecutors. This study aims to be a legal normative study. The kind of legal materials is primary and secondary legal material with collected by document study. The researcher studied books, journal article, archive, and the document or the regulations and any other things related to the issue. The data were analyzed by using syllogism deduction method namely a method which is based on the transition of proposed major proposition to be proposed minor proposition. Afterward, the conclusion is drawn from both propositions. This research aims to show that the issue relating to pre-prosecution is that there is no limitation of official report of investigation return by the investigator to complete in terms of number since there is no precise time limit in returning it to the public prosecutors due to imprecise regulation in Law of Criminal Procedure (KUHAP). To prevent the legal enforcement to be dragged on and violates the Contante Justitie Principle, the intensity of the coordination between the investigator and the public prosecutors needs to be increased and starts since the issuance of Notice Commencement of Investigation (SPDP). In addition, the intensity can also be increased by more involving the experts and university academics in order to assist provide input in process investigation.Keywords: Pre-prosecution, Investigator, Public Prosecutor]]>
<![CDATA[KAJIAN IDEALITAS PENYELESAIAN KASUS PEMBERITAAN PERS MELALUI JALUR NON-LITIGASI DAN LITIGASI (STUDI POLITIK HUKUM UU NOMOR 40 TAHUN 1999) ]]>
<![CDATA[Okta Ahmad Faisal]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.536 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50002
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, tentang idealitas penegakan hukum pers ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999 dan politik hukum penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library reasearch) dan teknik pengumpulan bahan hukum, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealitas penegakan hukum pers didapat dari analisis UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers (Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri, Dewan Pers-Kejagung dan SEMA Nomor 13 tahun 2008), dan juga pendapat ahli hukum dan pers. Mekanisme penegakan hukum pers dilakukan bertahap dan berjenjang, yaitu dengan melalui pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi; kemudian pengaduan ke Dewan Pers; lalu Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR); yang mana PPR tersebut dapat menjadi dasar untuk kasus tersebut dibawa ke jalur litigatif (baik pidana maupun perdata). Penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum yang berbeda karena alasan filosofis dan historis-politis. Kata Kunci : Undang-Undang Pers, politik hukum, penegakan hukum pers. ABSTRACTThis study describes and examines the problem, about the ideality of press law enforcement in terms of Law Number 40 of 1999 and legal politics of press law enforcement based on Press Law Number 40 of 1999. This research is an experimental normative law research. Secondary data types contain primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study (library research) and legal material collection techniques, then the technical analysis used is the deductive method. The results showed that the ideality of press law enforcement was obtained from the analysis of the Pers Law, Supporting Regulations for the Press Law (Memorandum of Understanding between The Press Council-Police of Republic Indonesia, The Press Council-Attorney General’s, and Circular of the Supreme Court Number 13 of 2008), and also legal and press expert research. The process of press law enforcement is carried out in stages, namely through the fulfillment of the Right to Answer and / or Correction Rights; then complaints to the Press Council; then the Press Council issues a Statement, Assessment, and Recommendation (PPR); which PPR can be the basis for the case brought to the litigative channel (both criminal and civil court). Law enforcement based on Law Number 40 of 1999 concerning different Politics of Law from philosophical and historical-political reasons. Keywords: Press Law, Politics of Law, press law enforcement.]]>
